SORDANG BOLON – Pemerintah Nagori Sordang Bolon menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan baru ini resmi ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal 27 Maret 2026. Regulasi ini diterbitkan untuk mendorong simplifikasi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Diterbitkannya PP Nomor 16 Tahun 2026 ini sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta aturan perubahannya. Regulasi terbaru ini membawa sejumlah poin perubahan krusial yang menjadi pedoman utama tata kelola Pemerintahan Nagori Sordang Bolon ke depan.
Poin-Poin Penting PP Nomor 16 Tahun 2026
- Penyesuaian Masa Jabatan Kepala Desa dan BPD
- Masa Jabatan Kepala Desa/Pangulu: Ditetapkan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- Keanggotaan BPD/Maujana: Keanggotaan BPD berjumlah gasal antara 5 hingga 9 orang dengan masa keanggotaan selama 8 (delapan) tahun. Pengisian anggota BPD wajib memperhatikan **keterwakilan perempuan paling sedikit 30%**.
- Kesejahteraan Perangkat Desa dan Penghasilan Tetap (Siltap)
- Skema Pembayaran: Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- Besaran Siltap: Ditetapkan minimal 120% untuk Kepala Desa, 110% untuk Sekretaris Desa, dan 100% untuk Perangkat Desa lainnya dari gaji pokok PNS Golongan II/a masa kerja 0 tahun.
- Kenaikan Berkala & Tunjangan: Siltap berhak mendapatkan kenaikan berkala sebesar 2% setiap 2 (dua) tahun. Di akhir masa jabatan, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pimpinan/Anggota BPD berhak menerima Tunjangan Purnatugas sebanyak 1 (satu) kali.
- Proporsi APB Desa dan Transaksi Nontunai
- Alokasi Anggaran Belanja: Paling sedikit 70% dari belanja desa dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Maksimal 30% digunakan untuk Siltap, tunjangan, jaminan sosial, dan operasional BPD.
- Transparansi & Transaksi Nontunai: Pengelolaan keuangan desa wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan mengutamakan transaksi nontunai.
- Kewajiban Publikasi: Informasi APB Desa wajib diumumkan secara berkala melalui media digital resmi milik Pemerintah Desa, papan informasi publik, dokumen cetak, dan Musyawarah Desa.
- Perencanaan Pembangunan dan Sistem Informasi Desa
- RPJM Desa dan RKP Desa: Dokumen RPJM Desa disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun, sedangkan RKP Desa disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Sistem Informasi Desa Terpadu: Tata kelola data memanfaatkan Sistem Informasi Desa yang terhubung guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan keterbukaan informasi warga.
Komitmen Pelayanan Nagori Sordang Bolon
Melalui penyesuaian aturan ini, Pemerintah Nagori Sordang Bolon berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik, transparansi anggaran, dan akuntabilitas. Diharapkan masyarakat Nagori Sordang Bolon dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal pembangunan desa menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.